Kemerdekaan Semu Rakyat

Kemerdekaan Semu Rakyat Indonesia

Berbicara tentang TKI/TKW dan seluruh problematikanya yang pelik, rasanya seperti tak berkesudahan. Tak kunjung usai dan masih terus berlangsung tanpa kita tahu kapan ujung permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Ada saja hal-hal tak diinginkan yang terjadi tanpa sepengetahuan kita (sebagai bangsa). Bahwa kasus-kasus mereka seperti tersembunyi dari pemberitaan. Bahwa kita menjalani hidup dengan wajar sedangkan mereka meregang nyawa, bertaruh dengan kerasnya kehidupan.
Sejak tersiarnya berita Ruyati yang dipancung karena kasus pembunuhan, satu per satu mulai tersibak ke permukaan berbagai macam realita miris yang dihadapi oleh TKI/TKW dan keluarganya. Entah karena pasrah, takut, atau tak ada daya, sehingga mereka tak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam saja. Menunggu dan masih saja menunggu kabar yang tak pasti. Sedangkan harapan satu-satunya hanya dari pemerintah yang belakangan semakin lamban menangani permasalahan kerakyatan. Kemerdekaan kita 66 tahun lalu itu kenapa terkesan seperti simbol saja. Pada kenyataannya tak semua rakyat bisa menikmati apa itu kemerdekaan. Kita yang mengatasnamakan bangsa dan selalu berkata ‘demi kepentingan bangsa’, nyata-nyatanya belum bisa bertindak sesuai apa yang terlontar.
Setelah gencarnya pemberitaan tentang membeludaknya jumlah nasib TKI/TKW yang jauh dari baik, pemerintah seperti memberi angin segar dengan janji moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Baiklah, sebagai negara yang berkonstitusi dan memiliki wilayah sangat luas, SDM lebih dari cukup, dan alam yang menyediakan berbagai macam fasilitas bahan, memang seharusnya Indonesia tak perlu mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Sebagai golongan komunal, kita kurang cermat dalam memanfaatkan kondisi alam dan kenegaraan. Bentangan wilayah dari Sabang hingga Merauke merupakan lautan kehidupan yang seharusnya bisa menghidupi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja bila kita –rakyat dengan pemerintah sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan- benar-benar berafiliasi dan berinvestasi non-politisasi untuk membangunan lapangan pekerjaan bagi rakyat sendiri.
Tahun 2010 lalu, kita berhasil menaikkan tingkat perekonomian hingga diakui dunia. Sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena sedikit demi sedikit krisis moneter yang berimbas pada krisis kehidupan itu kian surut. Namun, siapa yang disebut dengan ‘kita’? Pada tataran praksis, garis kemiskinan masih mencengangkan jumlahnya. Dan belakangan seperti timbul aleniasasi antar bangsa dalam naungan Pancasila yang dengan jelas bermaklumat “Bhineka Tunggal Ika”. Jadi, masihkah kita berbangga pada ketakmerataan kehidupan ini?
Sebagai bangsa yang bermoral dan berbudaya serta memiliki tatanan etika yang dijunjung tinggi, kita sudah lupa menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam hati sanubari sanubari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sifat-sifat dan budi pekerti baik yang diemban mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan/PKn (dahulu PMP sebelum diganti dengan PPKn lalu dirubah menjadi PKn) sewaktu Sekolah Dasar (SD) sepertinya tak banyak membekas dalam hati dan ingatan kita. Tenggang rasa, toleransi, saling menolong, ramah, santun, dan seabrek ajaran moral itu entah di mana bekasnya.
Setiap hari sabtu, bertebaran ratusan bahkan mungkin ribuan lowongan kerja mewarnai berbagai surat kabar baik nasional maupun daerah. Dengan padatnya jumlah pencari tenaga kerja, dan banyak pula kebutuhan karyawan dengan syarat dan kualifikasi tertentu, banyak pencari kerja yang tidak diterima karena tidak memenuhi kriteria. Salah satu kriteria yang sangat berpengaruh adalah pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat hipotesa kualitas kerja setiap individu. Hampir 75% pekerjaan yang ditawarkan menginginkan pegawai dengan minimal lulusan Sarjana, Master, dan Doktor, 20% diploma, dan sisanya SMA dan SMP atau yang setara. Sementara sebagian besar pencari kerja adalah golongan menengah ke bawah yang rata-rata berpendidikan sampai tingkat menengah saja. Di lain hal kebutuhan hidup semakin banyak sekaligus berkolaborasi dengan metafora kebijakan pemerintah dan realita kehidupan.
Pemerintah berujar dan selalu mengatakan bahwa perekonomian bangsa terus membaik (tersirat maksud secara makro). Sedang lini mikronya memprihatinkan. Secara besar-besaran membangun ini itu. Tapi golongan bawah tak disentuh secara menyeluruh. Malah pemerintah sibuk berdebat tentang koruptor dan membela kepentingan masing-masing golongan politik. Sedang tugas utama sebagai pamong rakyat diabaikannya begitu saja. Mau dibawa kemana negeri ini. Di atas kemerdekaan yang sudah diikrarkan, banyak rakyat negeri ini tak bisa merasakan apa itu merdeka yang sesungguhnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s